Aceh

Buruh dan Mahasiswa Aceh Demo Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Ratusan Buruh dan Mahasiswa di Aceh saat melakukan aksi menolak revisi UU Ketenagakerjaan di depan gedung DPRA. Foto: net

Banda Aceh, Mercinews.com – Seratusan buruh Aceh bersama mahasiswa melakukan unjuk rasa ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Senin (26/8/2019). Mereka menyatakan sikap menolak keras wacana Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diusulkan asosiasi pengusaha.

Massa menilai revisi UU tersebut sangat merugikan buruh di Indonesia. Terdapat 16 butir dalam draf perubahan itu yang dilihat merendahkan buruh.

“Revisi UU ini mengembalikan kita jaman jahiliyah, buruh akan menjadi budak. Seharusnya di zaman demokrasi semakin maju, bukan malah dibuat mundur,” teriak Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul dalam orasinya.

Koordinator Aksi, Habibi Inseun mengatakan, terdapat beberapa pasal yang ditolak dalam revisi UU ketenagakerjaan ini, yaitu mengenai pengurangan pesangon, penyesuaian upah 2 tahun sekali, penetapan UMK oleh Pemerintah Pusat, penghilangan struktur dan skala upah, penghapusan upah minimum sektoral provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemudian, penghilangan aturan PKWTT dan aturan PKWT selama 5 tahun, pelarangan mogok kerja, penghapusan aturan penggunaan TKA, penghilangan aturan tentang penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja.

Baca juga:  Menjelang Bulan Suci Ramadhan 4 Lokasi Pasar Murah di Kota Banda Aceh

“Karena itu, kami tegas menolak dilakukannya revisi UU ketenagakerjaan ini,” ujar Habibi.

Selain itu, massa juga mendesak Presiden memenuhi janjinya untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, khususnya mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi melalui rekomendasi Dewan Pengupahan berdasarkan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak(KHL).

Selanjutnya, Gubernur Aceh diminta untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur terhadap seluruh turunan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

“Kita meminta Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh) untuk menyampaikan surat dukungan terhadap penolakan revisi Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ke DPR RI,” tuturnya.

Tak hanya itu, massa juga meminta Dinas Ketenagakerjaan segera mempercepat proses pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit dan dewan pengupahan di kabupaten/kota yang belum ada.

“Mendorong pemerintah (pengawas ketenagakerjaan) melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan (upah, jaminan sosial, status kerja, K3, TKA,” imbuhnya.

Baca juga:  Sekda Aceh Teken Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Barang Daerah

Sementara itu, anggota DPRA, Iskandar Usman Allah Farlaky kepada para buruh menegaskan bahwa legislatif akan siap membuat aturan khusus mengenai ketenagakerjaan di Aceh melalui qanun. Untuk itu, dirinya meminta buruh di Aceh mempersiapkan draf tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti.

“Siapkan drafnya dan sampaikan ke kami,” tukasnya.

Dihadapan para buruh, Iskandar juga berjanji bahwa DPRA dalam waktu dekat akan membuat rekomendasi mengenai tuntutan itu untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

“Kita DPRA juga akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke DPR RI dan kementerian terkait di Jakarta,” tegasnya.

Iskandar melihat, di Indonesia, buruh merupakan kelas masyarakat utama di nusantara, karena itu tidak boleh dinomor duakan. Pemilik modal juga diminta jangan mengabaikan hak-hak buruh dengan mendukung revisi UU tersebut.

“Tidak boleh dinomor duakan, pemilik modal jangan semena-mena mendukung revisi UU, tapi mengabaikan kepentingan buruh yang sangat banyak di Indonesia,” pungkas Iskandar.