Jakarta, Mercinews.com – Tim Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadirkan ahli Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya, dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bambang menilai KPU melanggar prosedur saat menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden.
Hal itu disampaikan Bambang saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024). Bambang mengatakan KPU seharusnya memanfaatkan waktu untuk mengubah PKPU setelah MK membacakan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.
Mulanya, Ketua Bawaslu periode 2008 sampai 2012 itu menjelaskan Pasal 75 Ayat 4 UU Pemilu. Di mana, katanya, KPU harus membuat Peraturan KPU (PKPU) berkaitan pelaksanaan tahapan pemilu dan dikonsultasi dengan DPR dan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia kemudian menjelaskan soal Pasal 231 Ayat 4 UU Pemilu yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon diatur dalam PKPU. Dia mengatakan KPU telah menetapkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wapres yang diundangkan pada 13 Oktober 2023.
Di mana, katanya, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus berusia paling rendah 40 tahun. Dia mengatakan seharusnya pencalonan Gibran tidak sesuai prosedur yang berlaku. Dia mengatakan KPU baru menerbitkan PKPU Nomor 23 Tahun 2023 atas perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada 3 November 2023 atau setelah proses pendaftaran calon peserta Pilpres selesai.
PKPU Nomor 19 Tahun 2023 belum diperbarui. Mengapa KPU menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas pasangan calon 02 yang tidak memenuhi syarat usia seusai PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” kata Bambang.
“Penerimaan pendaftaran Prabowo-Gibran yang tidak memenuhi syarat oleh KPU adalah tindakan diskriminatif,” sambungnya.
Menurutnya, KPU telah melakukan tindakan diskriminatif lantaran memperlakukan Gibran dengan peraturan yang sama dengan cawapres lain. Padahal, kata dia, saat itu PKPU Nomor 19 Tahun 2023 belum direvisi setelah ada putusan MK.
“Dalam kasus ini sebetulnya cawpares Gibran seharusnya diperlukan berbeda dengan peraturan beda, tapi kenyataannya KPU memperlakukan sama dengan cawapres lain, diverifikasi dengan peraturan yang sama,” ujarnya.
Bambang menilai KPU telah melakukan pelanggaran Pemilu. Seharusnya, menurut dia, KPU mengubah terlebih dulu aturannya sebelum menerima Gibran.
“KPU dalam melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang tidak menaati prosedur dan asas penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Ridwan, yang turut dihadirkan oleh tim AMIN juga menyoroti langkah KPU menerima pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Dia mengatakan peraturan yang berlaku saat pendaftaran Gibran ialah PKPU yang mengatur syarat usia capres-cawapres minimal 40 tahun.
“Peraturan yang berlaku pada saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang mensyaratkan pada calonnya itu berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun,” ujarnya.
Sebagai informasi, KPU selaku termohon dalam perkara ini telah melakukan penetapan hasil Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024.
Berikut hasilnya yang disusun berdasarkan nomor urut Pilpres:
Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara atau 24,95%
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 atau 58,59%.
Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 27.040.878 atau 16,47%.
Hasil Pilpres 2024 yang telah diumumkan KPU itu lah yang digugat oleh Anies-Cak Imin. Anies-Cak Imin meminta MK menyatakan batal hasil Pilpres 2024 dan memerintahkan Pilpres 2024 diulang tanpa Prabowo-Gibran ataupun Prabowo tetap ikut dengan mengganti cawapres. []
Sumber: detikcom
