Aceh

40 Desa di Simpang Mamplam menolak ikut bimtek PKK di Medan

Ketua Keuchik Simpang Mamplam, Rusyidi,

Bireuen, Mercinews.com – 40 Gampong di Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen, menyatakan menolak mengikuti bimtek berbayar yang dilaksanakan oleh Lembaga Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah (LPKPD).

Hal itu disampaikan Ketua Keuchik Simpang Mamplam, Rusyidi, Sabtu (16/10/2021) malam. Penolakan itu karena untuk tahun 2021, dana desa yang sudah terserap untuk bimtek yamg digelar pihak ketiga Rp95 juta/desa.

Rusyidi mengatakan, sebelumnya ia dihubungi seseorang untuk mengambil undangan bimtek. Tapi ia menolak karena sudah tidak sanggup lagi melayani keinginan pihak tertentu yang ingin memperkaya diri dengan cara menekan pemerintah gampong untuk mengikuti bimtek berbayar dengan biaya fantastis.

“Dari 41 gampong di Simpang Mamplam, 40 menolak bimtek yang ditujukan kepada PKK gampong. Biaya yang harus disetor Rp12 juta/gampong untuk dua peserta. Pelatihannya digelar di Hotel Grand Santika Premiere Dyandra Medan, Sumut,” ujarnya.

Menurut Rusyidi, bimtek yang diberi judul “Pelatihan Lifeskill Penguatan dan Pengelolaan Program PKK untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Masa Pandemi Covid-19.”, merupakan kegiatan yang sekadar ingin menggerogoti dana desa.

Baca juga:  Jokowi minta dana desa untuk tangani dampak wabah Covid-19

Ketua Apdesi Simpang Mamplam itu mengatakan ia dipilih oleh keuchik di sana untuk menjadi perwakilan pemimpin gampong dalam menyuarakan aspirasi. Oleh karena itu dia menegaskan tidak lagi bersedia mengikuti bimtek dan ragam pelatihan yang memaksa desa membayar

Cukup, jangan lagi paksa kami. Saya menolak! Oleh karena itu, undangan yang dititip melalui kantor camat tidak saya ambil,” tegasnya.

Dia juga meminta Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A. Gani, agar turun tangan menyelesaikan serangan agen yang menyasar dana desa melalui bimtek dan pelatihan, yang jumlahnya semakin banyak.

Menurut informasi, 10 dari 17 kecamatan di Bireuen telah mendapatkan jadwal pelatihan di Medan. Dibagi dalam dua gelombang.

Untuk gelombang pertama yang akan berangkat pada 23 sampai 26 Oktober 2021, diikuti sebanyak 314 peserta. Sedangkan gelombang kedua pada 27-30 Oktober diikuti 310 peserta.

Baca juga:  Sekda Aceh Maksimalkan Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Gampong

Sebelumnya, pada Kamis (23/9/2021) Bupati Bireuen Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M. Hum., mengatakan pihaknya belum mencabut SE Bupati Bireuen Nomor: 140//590, tentang Penundaan Kegiatan Bimtek Aparatur Gampong Dalam Masa Pandemi Covid-19, yang diterbitkan 5 Mei 2021.

“Sekali lagi saya sampaikan, bimtek yang menggunakan dana desa belum saya izinkan. SE larangan itu belum kami cabut,” kata Bupati Bireuen.

Ketua Lembaga Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (LPKPD) Dr. Rasyidin MT,S.H., M. H., yang dikonfirmasi acehtrend, mengatakan pihaknya mengormati SE yang diterbitkan oleh Bupati Bireuen.

Saat ini kegiatan tersebut masih dalam tahap persiapan.

“Larangan [SE] tersebut, sejauh belum dicabut, maka akan tetap berlaku. Pihak LPKPD sedang melakukan persiapan. Kami lihat besok, apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau belum,” katanya. []

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *