Gelar Pahlawan Nasional Soeharto Dinilai Langkah Rekonsiliasi dan Penghormatan Sejarah

Senin, 10 November 2025 - 22:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Soeharto (Foto: istimewa)

Presiden Soeharto (Foto: istimewa)

Jakarta, Mercinews.com – Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar Soeharto, dinilai sebagai wujud penghormatan terhadap jasa kepemimpinan masa lalu serta langkah rekonsiliasi dalam perjalanan sejarah bangsa.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto itu mencerminkan sikap kenegarawanan dan penghargaan antargenerasi pemimpin bangsa. Menurutnya, setiap tokoh yang pernah memimpin negara memiliki jasa dan kekurangan, sehingga bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kebaikan para pendahulunya tanpa menutup mata terhadap sejarah.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat jasa para pemimpinnya. Setiap manusia tentu memiliki kekurangan, tetapi yang utama adalah bagaimana kita belajar dari sejarah dan tidak mengulang kesalahan masa lalu,” ujar Muzani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menambahkan, penghormatan terhadap pemimpin terdahulu sejalan dengan nilai budaya Jawa mikul dhuwur mendhem jero menjunjung tinggi jasa dan menutupi kekurangan.

“Tradisi memberi penghormatan dari generasi penerus kepada pendahulu adalah bentuk kedewasaan politik dan kebangsaan,” katanya.

Menanggapi perdebatan mengenai proses hukum yang sempat menjerat Soeharto pascalengser, Muzani menilai hal itu sudah tuntas sehingga tidak menjadi penghalang bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan.

“Pak Harto sudah menjalani proses hukum, baik pidana maupun perdata. Karena itu, tidak ada halangan bagi pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah memberi jasa besar bagi bangsa,” tutur Muzani.

Baca Juga:  Resmi, Cuti Bersama Idul Adha 3 Hari, 28 dan 30 Juni 2023

Ia menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar soal pribadi, melainkan bentuk pengakuan negara atas kontribusi besar dalam pembangunan dan stabilitas nasional pada masa kepemimpinan Soeharto.

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto sekaligus menjadi momentum untuk menempatkan seluruh mantan presiden secara terhormat dalam sejarah bangsa, terlepas dari pro dan kontra.

“Setiap pemimpin memiliki niat untuk kepentingan bangsa. Wajar jika ada perbedaan pandangan, tetapi penghormatan kepada mereka yang pernah memimpin tetap penting bagi persatuan nasional,” ujarnya.

Menurut Sultan, penghargaan tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat kebangsaan dan menyatukan pandangan lintas generasi terhadap perjalanan sejarah Indonesia.

Baca Juga:  Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara kompak mundur dari jabatan

Presiden Prabowo Tetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Presiden Prabowo Subianto menetapkan Jenderal Besar Soeharto sebagai pahlawan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025), Presiden Prabowo menyerahkan piagam dan dokumen resmi gelar tersebut kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto), selaku ahli waris keluarga.

Soeharto menjadi salah satu dari sepuluh tokoh yang menerima gelar pahlawan nasional tahun ini. Penganugerahan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2025 dan menjadi simbol penghormatan negara terhadap jasa para tokoh bangsa yang telah berpulang.(red)

Berita Terkait

Gedung Kemenham Resmi Bernama K.H. Abdurrahman Wahid, Natalius Pigai: Wujud Penghormatan bagi Pejuang HAM
Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 
Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital
Pers Indonesia dan Perjuangan Palestina: Dari Solidaritas hingga Narasi Kemanusiaan
Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik
Pertemuan Prabowo-Jonan Jadi Sinyal Pemerintahan Terbuka pada Gagasan dan Kritik
Ignasius Jonan Dua Jam Bertemu Prabowo di Istana, Ternyata Ini yang Dibahas
Gubernur Riau Abdul Wahid Terjaring OTT KPK, Begini Kronologinya

Berita Terkait

Senin, 10 November 2025 - 21:55 WIB

Gedung Kemenham Resmi Bernama K.H. Abdurrahman Wahid, Natalius Pigai: Wujud Penghormatan bagi Pejuang HAM

Minggu, 9 November 2025 - 11:14 WIB

Dugaan Bullying Mengemuka di Balik Tragedi Ledakan SMAN 72 Jakarta 

Sabtu, 8 November 2025 - 11:08 WIB

Kemenkum RI dan CISAC Jajaki Kerja Sama Perkuat Ekosistem Musik dan Digital

Sabtu, 8 November 2025 - 00:41 WIB

Pers Indonesia dan Perjuangan Palestina: Dari Solidaritas hingga Narasi Kemanusiaan

Kamis, 6 November 2025 - 12:15 WIB

Djuyamto Mohon Keadilan Berdasarkan Ketuhanan, Bukan Tekanan Publik

Berita Terbaru

M. Harry Mulya Zein (Foto:istimewa)

Opini

Smart Governance, Sebuah Keniscayaan untuk Indonesia

Selasa, 11 Nov 2025 - 09:47 WIB