Pemerintah

Jubir Gubernur Aceh: Pengesahan APBA 2018 Dilakukan Secara Hati-hati

Mercinews.com, Banda Aceh – Pemerintah Aceh saat ini bersama DPRA terus berupaya keras melakukan percepatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018 dengan berbagai cara agar Program-Program Prioritas Pembangunan Aceh pada 2018 dapat dikejar sesuai target.

Selain terus berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang memiliki fungsi anggaran (budgetting), Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Anggaran Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Demikian disampaikan Juru Bicara Gubernur Aceh, Wiratmadinata, melalui siaran pers yang dikirimkan kepada awak media, Jumat, 19 Januari 2018.

Terkait hal tersebut, kata Wira, Direktur Jenderal Bina Anggaran Keuangan Daerah, Drs., Syarifuddin, M.M., Jumat, 12 Januari 2018 lalu melakukan kunjungan dan pertemuan khusus dengan DPRA, bersama-sama dengan Pemerintah Aceh dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Menurut catatan Wira, dari pihak TAPA yang hadir saat itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda Aceh) Drs. Dermawan, M.M., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Aceh (Bappeda), Azhari, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin, S.E., M.Si.Ak., Drs. Muhammad, M.M, Kepala Inspektur Aceh, Assisten-I DR., Iskandar Gani, S.H., M.Hum. dan Assisten-III, Drs. Saidan Nafi.

Sementara dari pihak DPRA diwakili para pimpinan di antaranya, Ir. Dalimi, Ir. T. Irwan Djohan, dan Drs. Sulaiman Abda. Hadir pula dari pihak Pemerintah Pusat, Dirjen Bina Anggaran Keuangan Daerah yang didampingi tiga staf.

“Inti dari pertemuan koordinasi tersebut adalah Aceh harus secepat mungkin melakukan pengesahan RAPBA menjadi APBA-2018 yang ideal, yang dimaksud dengan “ideal” di sini adalah sesuai dengan regulasi yang ada,” ujar Wira.

Namun, DPRA belum membahas RAPBA sejak diserahkan pada 4 Desember 2017 lalu, bahkan mengembalikan pada hari yang sama tanpa persetujuan. Maka, menurut Wira, terhitung sejak saat itu, sebelum 60 hari harus sudah disahkan menjadi APBA 2018.

“Artinya deadline dari pengesahan RAPBA-2018 adalah 5 Februari 2018. Jika melewati batas waktu itu, maka kemungkinan harus disahkan melalui Pergub. Pada dasarnya Pergub bukanlah opsi, melainkan konsekuensi dari lewatnya waktu pembahasan yang normal menurut undang-undang,” kata Wira lagi.

Wira juga menyebutkan adanya peringatan dari Dirjen Bina Anggaran Keuangan Daerah dalam pertemuan tersebut. “Dirjen mengingatkan bahwa ada satu kasus di salah satu provinsi Indonesia yang mirip dengan Aceh, dan baru saja terjadi, di mana salah satu pihak, baik eksekutif maupun legislatif yang terbukti memiliki kepentingan dalam penyusunan RAPBD dan menghambat proses pengesahannya dapat dikenakan pidana,” katanya.

Menurut Wira, karena hal tersebutlah Dirjen merasa berkepentingan untuk mengingatkan semua pihak yang menjadi stakeholder utama pengesahan APBA-2018 agar dapat menghindari kondisi tersebut sehingga, kata dia, APBA-2018 dapat disahkan secara mulus dan tidak terlalu terlambat.

“Oleh karena itu, Dirjen juga mengingatkan bahwa proses penyusunan APBA harus betul-betul selaras dengan ketentuan yang berlaku, yang paling utama adalah UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama tentang proses penyusunan APBA,” katanya.

Dia mengatakan, Pemerintah Aceh sangat sepakat dengan perspektif Dirjen Bina Anggaran Keuangan Daerah dalam hal ketertiban penyusunan anggaran, apalagi sejak 2017 lalu Aceh telah menjadi salah satu provinsi yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyusunan anggaran.

Selain itu, kata Wira, Pemerintah Aceh menyadari, seluruh hasil evaluasi APBD di seluruh Indonesia tahun 2018 telah ditembuskan ke KPK. Dirjen dalam kesempatan itu juga mengingatkan eksekutif dan legislatif bahwa mulai 2018 dokumen aspirasi secara lengkap harus disampaikan ke KPK.

Menurutnya, hal itu sudah menjadi kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri dan KPK.

“Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat berhati-hati dan berpedoman penuh pada regulasi yang ada,” katanya lagi.

Dalam pertemuan yang disaksikan oleh Dirjen, pihak Legislatif dan Eksekutif sepakat melakukan penetapan APBA 2018 paling lambat akhir Januari. Menurutnya, jika rencana ini bisa direalisasikan dengan mulus, hal ini dapat diartikan Pemerintah Aceh bersama dengan DPRA telah menetapkan tonggak baru dalam tradisi penyusunan APBA yang ideal. “Karena selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku danmengeliminir tradisi atau diskresi yang tidak selaras dengan UU,” kata Wira.

Mulai 2018, lanjutnya lagi, pemerintah harus lebih berhati-hati karena KPK sudah melakukan audit program sejak pada tingkat perencanaan. Artinya, kata Wira, pelanggaran hukum dalam proses penetapan anggaran sudah dimulai sejak perencanaannya hingga implementasinya.

“Itulah sebabnya, apabila dalam pengusulan KUA-PPAS maupun RAPBA ditemukan usulan program dan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, maka sejak saat itu sudah terjadi pelanggaran walaupun belum sempat direalisasikan. Inilah salah satu perbedaan yang mendasar dari sisi perencanaan APBA pada tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

“Selain memberikan penekanan pada upaya percepatan APBA-2018, Dirjen juga menekankan agar DPRA segera membahas rancangan Qanun RPJM 2017-2022 yang telah diserahkan oleh Eksekutif pada 24 November 2017 secara simultan (bersamaan),” kata Wira dalam penutup siaran pers tersebut.[]

  • 71
    Shares
Ke Atas