Politik

MK Kembalikan Dua Pasal UUPA yang Sempat Dipreteli DPR RI

Mercinews.cim, Jakarta, – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh DPR Aceh, Kamis 11 Januari 2018.

Berdasarkan informasi yang diperoleh mediaaceh.sidang perkara nomor 66/PUU-XV/2017 ini dimulai pukul 14.10 WIB.

Adapun putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan pasal 571 huruf d Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negaran republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik Indonesiaa nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 557 UU  Nomor 7 tahun 2017 tidak dapat diterima.

4. Memerintahkan memuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sidang ini dipimpin oleh Arif Hidayat dan 8 hakim lainnya.

Sebagaimana yang diketahui pasal 571 huruf d UU Pemilu berbunyi,” Pasal 57 dan 60 ayat 1, 2, serta ayat 4 UUPA dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Dengan putusan ini berarti kewenangan Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 57 dan 60 ayat 1,2 serta ayat kembali berlaku.

Berikan Komentar
Ke Atas