Nasional

MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Habiburokhman

Mercinews.com, Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan oleh pengacara sekaligus politikus Gerindra, Habiburokhman.

“Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain permohonan pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur,” ujar Hakim MK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar keputusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Ditolaknya gugatan itu, lantaran Mahkamah berpendapat, gugatan dengan 44/PUU-XV/2017 itu, pemohon tidak mencantumkan nomor undang-undang (UU) serta lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya.

melengkapi identitas UU yang dimohonkan dalam pengujian, yakni, nomor UU yang bersangkutan serta tahun dan nomor lembaran negara maupun tambahan lembaran negara.

“Sehingga secara formal menjadi tidak jelas undang-undang mana atau undang-undang apa yang sesungguhnya hendak dimohonkan pengujian kepada Mahkamah,” ujar Hakim.

Dalam pertimbangannya, MK berpatokan dengan ketentuan dalam Pasal 31 Ayat (1) UU MK, yang mengatur pemohon sekurang-kurangnya harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan hal-hal yang diminta untuk diputus.

Dalam perjalanan persidangan, Mahkamah telah mengingatkan pemohon untuk melengkapi hal-hal tersebut. Pada sidang 3 Agustus 2017, Panel Hakim telah mengingatkan hal ini dan menyarankan kepada pemohon untuk melengkapi permohonannya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

“Agar permohonan dapat dianggap jelas dan lengkap sebagaimana maksud dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 39 Ayat (1) UU MK,” ujar Hakim.

Namun, dalam sidang selanjutnya, Mahkamah menyebut, pemohon tetap tidak melengkapi administrasi permohonannya itu. Pemohon tetap

tidak mencantumkan atau menjelaskan nomor UU yang dimohonkan pengujian, tidak mencantumkan lembaran negara serta tambahan lembaran negara dari UU yang bersangkutan.

“Pemohon hanya menyebutkan “UU Pemilihan Umum” atau “UU Pemilu Tahun 2017,” kata Hakim.

Karena sudah kerap diberikan masukan untuk memperbaiki permohonannya itu tetapi tidak dilakukan oleh pemohon, Mahkamah menyatakan gugatan ini tidak memenuhi syarat dan tidak perlu

mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan.

“Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU MK,” ucap Hakim.

Adapaun konklusi Mahkamah adalah,berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, berwenang mengadili permohonan a quo, permohonan pemohon prematur, kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.[] okezone

Berikan Komentar

Mercinews.com memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan berkualitas kepada masyarakat luas.

[email protected]

[email protected]

Copyright © 2016-2018 Mercinews.com. All Rights Reserved.

Ke Atas