Berita

Fachrul Razi Nilai Pembatalan Dua Pasal UUPA Mengecewakan

Mercinews.com, Banda Aceh – Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat 1, 2 dan 4 UUPA oleh DPR RI dalam UU Pemilu yang disahkan Jumat (21/7) pekan lalu dinilai mengebiri kekhususan Aceh.

Senator asal Aceh, Fachrul Razi mengatakan pencabutan dua pasal yang mengatur tentang KIP dan Panwaslih Aceh ini merupakan inkonstitusional atau bertentangan dengan UUPA. Karena UUPA, kata dia, adalah undang-undang khusus, yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut oleh undang-undang bersifat umum dan sedang proses dibahas.

“Kalau ini dibiarkan akan berdampak preseden buruk pada nasib kekhususan Aceh di masa akan datang, karena setiap ada undang-undang baru disahkan akan mengebiri kekhususan yang dimiliki oleh Aceh,” kata Fachrul.

Menurutnya, hal ini juga sangat bertentangan dengan UUPA yang tidak melakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

“Hari ini KIP dan Panwaslih menjadi sama dengan KPU dan panwaslu di provinsi lainnya. Ke depan Wali Nanggroe dan semua lembaga yang memiliki kekhususan Aceh akan hilang satu persatu jika lahir undang-undang lain yang dapat mencabut kewenangan Aceh,” kata alumnus Universitas Indonesia ini.

Dikatakan, kejadian ini menunjukkan sikap pemerintah yang berkali-kali tidak serius memperhatikan kekhususan Aceh.

Fachrul yang juga Wakil Ketua Komite I DPD RI ini sangat menyayangkan adanya pembatalan pasal UUPA tersebut tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Aceh. Undang-undang pemilu, kata dia, terkesan disahkan secara terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan kedaerahan.

Keberadaan KIP dan Panwaslih Aceh yang diatur di dalam UUPA, menurutnya merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap keberadaan otonomi khusus yang ada di Aceh. Karena itu keberadaan KIP dan Panwaslih Aceh ini haruslah dimaknai sebagai sebuah keberagaman dalam kebhinekaan.

“Seharusnya tanpa pencabutan kedua pasal tersebut pun, tidak mempengaruhi substansi dari pemilu secara nasional,” ujarnya.

Fachrul juga mengatakan pencabutan pasal dalam UUPA ini dapat ditempuh dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara aturan, tambah dia, setelah Undang-undang Pemilu ini disahkan oleh DPR RI, proses selanjutnya adalah ditandatangani oleh Presiden RI.

“Gugatan ke MK dapat dilakukan setelah ditandatangani Presiden,” jelasnya.

Ia juga mengajak semua pihak di Aceh untuk kompak menggugat ke MK, khususnya pasal yang menghilangkan kekhususan Aceh.

Selain itu ia juga mengajak semua pihak untuk membentuk tim advokasi UUPA. Khususnya Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, serta KIP dan Panwaslih untuk saling membangun kerja sama dan saling memperkuat.

“Jangan menghabiskan energi berdebat di media sosial atau publik, mari bersatu dengan mempersatukan kepentingan Aceh dalam mengawal UUPA,” serunya.

Pembatalan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA oleh Undang-undang Pemilu 2017, tambah dia, seharusnya tidak perlu terjadi dan sangat mengecewakan sekali,[] ajnn

 

Ke Atas