Berita

UUPA Dibonsai, Pakar Minta Forbes Aceh Dibubarkan

Mercinews.com, Banda Aceh – Polemik pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), serta (4) Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam UU Pemilu yang baru disahkan DPR RI menuai banyak kritik.

Kritik tersebut juga dialamatkan kepada para anggota DPR dan DPD RI asal Aceh yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Aceh.

Direktur DPP Pakar Aceh, Muhammad Khaidir menilai pencabutan pasal UUPA yang mengatur soal keanggotan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panwaslih Aceh tersebut, juga akibat kelalaian legislator dan senator Aceh di senayan.

Menurutnya, kelalaian tersebut merupakan sebuah kesalahan karena anggota DPR dan DPD RI asal Aceh tersebut tidak mengawal semua proses legislasi UU Pemilu dari awal.

Forbes Aceh yang selama ini diharapkan jadi jembatan penghubung antara Aceh dan Jakarta, masih jauh dari yang diharapkan masyarakat Aceh.

“Kami menilai sudah layaknya Forbes DPR RI dan DPD RI dibubarkan. Mereka (Forbes) yang harusnya peduli dan lebih memahami kondisi Aceh, namun yang terjadi Forbes hanya forum biasa yang tak bermanfaat,” ujar Khaidir, Senin (24/7).

Forbes menurutnya hanya jadi perkumpulan biasa, padahal kata dia, yang terlibat di dalam Forbes adalah para politisi senior yang tidak diragukan kapasitasnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Khaidir juga mengatakan, usul pembubaran Forbes ini harus segera dilaksanakan demi kemaslahatan dan perjuangan cita-cita rakyat Aceh.

“Kami juga mengajak semua elemen masyarakat, pemangku kepentingan dan Pemerintah Aceh untuk segera dan bersama-sama mencari jalan keluar terhadap dicabutnya dua pasal dalam UU PA,” serunya.

Direktur Pakar Aceh ini juga menilai pencabutan pasal dalam UUPA tersebut sebagai sebuah pengkhianatan terhadap kekhususan Aceh dan komitmen perdamaian Aceh.

Sebelumnya, Pakar pernah menyorot kinerja anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh. Pasalnya hingga kini pembentukan daerah otonomi Baru (DOB) yang disuarakan sejak tahun 2014 tak kunjung dipenuhi.

“Kami menilai kinerja perwakilan Aceh di pusat tak berfungsi, bahkan sangat lemah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Aceh,” kata Khaidir, [] ajnn

 

Ke Atas