Berita

Fraksi PA Dorong Penegak Hukum Selidiki Indikasi Penyimpangan Proyek APBA 2016

Mercinews.com, Banda Aceh — Fraksi Partai Aceh di DPRA mendorong penegak hukum untuk melakukan  langkah penyelidikan terhadap indikasi  penyimpangan  pelaksanaan kegiatan APBA 2016, terutama terhadap proyek-proyek berpotensi merugikan keuangan negara.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Aceh Iskandar Usman Alfarlaki saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Aceh pada paripurna DPRA, Jumat (21/7/2017).

Iskandar mengatakan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh atas Kepatuhan Pemerintah Aceh Terhadap Peraturan Perundang-undangan, ditemukan sedikitnya 18 kegiatan yang diduga sarat penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dari  total   kasus  tersebut, kata Iskandar, Fraksi  Partai   Aceh  menitikberatkan  perhatian terhadap beberapa hasil temuan, salah satunya adalah Kesalahan Penghitungan Volume  Pekerjaan pada Pembangunan RSU Regional  Aceh  Tengah dan  Pembanguinan  Gedung  Poltekkes,  masing- masing senilai Rp 334 juga lebih dan Rp 82.6 juta lebih.

“Kesalahan penghitungan volume  pekerjaan pada dua  objek  pembangunan tersebut merupakan bentuk  tidak  diterapkannya prinsip kehati-hatian yang dijalankan Pemerintah Aceh. Hal ini menjadi bukti pendukung bahwa Pemerintah Aceh, terutama perangkat kerja  di  bawahnya tidak  memiliki sikap  profesionalitas  yang  cukup  sehingga  berpotensi  merugikan keuangan daerah,” katanya.

Selain itu, ada temuan pemborosan keuangan daerah atas pembayaran premi peserta Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) minimal sebesar Rp 63,4 miliar lebih.

Program JKRA yang  digulirkan  Pemerintah Aceh  menggantikan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) awalnya sempat disebut sebagai program yang  dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Aceh terhadap pelayanan kesehatan. Namun  dalam praktiknya, masyarakat sering mengeluhkan dengan model  persyaratan yang bertele-tele dan membingungkan.

Hal   itu   berbanding   terbalik    dengan   jumlah    dana   yang    dibayarkan Pemerintah   Aceh   sebagai   biaya   iuran   JKRA   yang   terus  mengalami peningkatan  setiap tahun. Fraksi Partai Aceh mengungkapkan, pada 2016, Pemerintah Aceh tercatat telah  menggelontorkan dana sebesar Rp 532,4 miliar lebih yang  bersumber dari  Dana  Otonomi  Khusus untuk pembayaran iuran peserta JKRA.

Pembayaran dalam jumlah tersebut didasarkan pada jumlah iuran per jiwa per bulan sebesar Rp 23 ribu  lebih besar dari jumlah perjanjian yang sebelumnya disepakati antara Pemerintah Aceh  dengan BPJS Kesehatan yaitu Rp19.225 per jiwa per bulan. Adapun   jumlah   peserta/warga   Aceh   yang   dijaminkan  tercatat berjumlah 2.066.979 jiwa.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, disebutkan bahwa dari  total  premi yang  dibayarkan  Pemerintah  Aceh,  terdapat sebanyak  460.061  peserta awal  JKRA dengan data Nomor  Kependudukan Tidak  Valid atau  sebesar Rp 63.4 lebih,” kata Iskandar.

Hal   ini  sesuai  dengan  temuan  dokumen  SP2D Nomor  1470/LS-BL/2016 tanggal 28 April 2016, Pemerintah Aceh  melalui Kuasa Bendahara Umum Aceh setuju membayar sejumlah Rp 285,2 miliar lebih untuk   pembayaran  premi   bulan   Januari  sampai dengan  Juni  2016, tanpa mengurangi peserta awal  sebanyak 604.525 jiwa yang datanya disepakati bermasalah.

“Untuk temuan ini, Fraksi Partai  Aceh memandang perlu untuk merekomendasikan  dilakukannya  Audit  Forensik  terhadap proses  klaim dan pembayaran premi JKRA,” katanya,[] beritakini.co

 

Ke Atas