Editorial

Wali Nanggroe Mungkin Kecelakaan Sejarah

Oleh Mustaqim*
“History has been written by the victors” [“Sejarah ditulis oleh para pemenang”]. Inilah adagium yang pertama kali dikemukakan oleh Winston Churchill [ada pula yang menyatakan berasal dari Napoleon] yang mendominasi asersi modern dan post-modern mengenai natur dari sejarah. Namun apapun itu, sejarah bisa saja ditulis orang yang menang, tapi yang kalah dan korban bisa bercerita sepeti apa yang dialami sebenarnya.

Tulisan ini hendak membuka tabir dialektika keberadaan Wali Nanggroe di Aceh hingga saat ini. Sejauh pengetahuan penulis hanya dua orang yang pernah mendapatkan gelar Wali Nanggroe yaitu Tgk. Daud Beureueh dan Tgk. Hasan di Tiro. Jika gelar Wali Nanggroe di tarik berdasarkan aspek keturunan (Dinasti) tentu Karim tiro yang berhak menyandang status Wali Nanggroe. Sayangnya, sampai detik ini putra Tgk. Hasan Tiro sama sekali tidak “memperhatikan” persoalan ini.

Kita berharap ini bukan kecelakaan sejarah Pasca penandatanganan Mou Helsinki terkait dengan perkara sandangan status Wali Nanggroe. Keberadaan Wali Nanggroe bernama Malek Mahmud Al-Haytar saat ini menimbulkan sejumlah tanda tanya. Apakah Wali Nanggroe masih relevan dan mendapat tempat di hati rakyat Aceh atau tidak? Tentu jawabnya beragam, ada yang pro dan ada kontra terhadap keberadaannya, tergantung relevansi dan eksistensinya selama ini di masyarakat.

Sendunya perasaan masyarakat Aceh yang “gagal move on” dari harapan keberadaan Wali Nanggroe serta terus galaunya para pendukung terbentuknya lembaga Wali Nanggroe yang juga terus risau padahal sudah ketuk palu sejak tahun 2012 yang lalu, namun bukanlah salah mereka. Mereka adalah dua kelompok korban eksperimentasi UUPA, sehingga mereka terus dalam keterbelahan yang “gagal untuk saling merekat”. Pertanyaan pentingnya adalah mengapa kita (orang Aceh) harus meyakini kalau dia adalah Wali Nanggroe kita?

Penguasa Pengetahuan
Apakah Wali Nanggroe benar-benar penting? tentu jawabanya beragam. Ada yang meyakini penting dan juga pula merasa tidak penting. Dalam ilmu sosiologi post-strukturalisme terutama aliran Foucauldian, dikenal konsep “the battlefield of knowledges/ideologies” atau pertempuran pengetahuan/kayakinan. Pokok pikiran tersebut ingin menjelaskan bahwa “knowledge itu berintikan ajaran kebenaran/keyakinan-sanitifik tentang sesuatu hal” dan bila keyakinan itu terus-menerus dipenetrasikan dan makin diyakini oleh banyak pihak, maka akan menjadi sumber-kekuasaan dan sumber penguasaan (terhadap publik).

Katakanlah saat ini para penganut kebenaran akan pentingnya keberadaan Wali Nanggroe. Hari ini pengetahuan tentang pentingnya keberadaan Wali Nanggroe terus dipersepsikan kebenarannya, sehingga semua orang (di berbagai dunia) setuju dan terkuasai pikirannya oleh pengetahuan/keyakinan tentang pentingnya Wali Nanggroe ditengah masyarakat Aceh yang miskin dengan tingkat pengangguran tertinggi se- Sumatra. Penguasa pengetahuan kini telah menguasai pikiran masyarakat Aceh. Keberadaan Wali Nanggroe telah memenangi pertarungan pengetahuan/keyakinan sehingga kini dipakai untuk mengatur tatanan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan di Aceh sebagai pemangku adat.

Qanun Wali Nanggroe yang prinsipnya ingin meneruskan nafas MoU Helsinki. Namun isi Pasal per pasal masih tumpang tindih dengan peraturan lain dan ketidaksinambungan sejarahpun dilabrak oleh pembuat qanun, asalkan amanat MoU Helsinki dan UUPA bisa dijalankan. Apakah hal ini bukan kecelakaan sejarah? Tentu jawabannya lagi-lagi beragam. Yang jelas kondisi dan posisi Wali Nanggroe akan terus berdialektika dengan keyakinan lain. Tergantung seberapa kuat keyakinan/kebenaran lain akan diyakini publik dan menjadi sumber kekuasaan baru yang kemudian merobohkan keberadaan Wali Nanggroe. Begitulah kiranya pertarungan kekuatan yang berdialektika telah menjelma dibalik lahirnya Qanun Wali Nanggroe. Sebagai manyarakat awam kita patut mencurigai ragam aktor kepentingan dibalik kecelakaan pengakuan Wali Nanggroe saat ini.

Sadar atau tidak publik sedang dikerjai oleh segelintir konsultan politik/ilmuwan politik yang paham dalam memainkan isu sejarah perjuangan bangsa Aceh dan esensi keberadaan Wali Nanggroe saat ini. Karena ambisi kekuasaan, lalu keseluruhan atas nama menjalankan amanat UUPA, telah merenggut nilai APBA untuk operasional Wali Nanggroe, yang seandainya tampa Wali Nanggroe dapat diperuntukan pada aspek pembangunan masyarakat Aceh.

Projek Percobaan UUPA

Apakah keberadaan Wali Nanggroe adalah projek percobaan UUPA? tentu jawabannya beragam. Secara sosiologi disebut “Enlightenment Project” , bahasa sederhananya adalah “proyek-positivisme” seperti yang dikemukakan bapak sosiologi Auguste Comte. Positivisme (peradaban yang kita lalui saat ini) adalah sebuah masa dimana regulasi, aturan, pranata hukum, norma menjadi panglima adi-kuasa dan adi-daya sebagai pengatur/penjajah setiap individu manusia (termasuk masyarakat Aceh) dalam bertindak. Dalam bahasanya sosiolog Bourdieu, menjadi habitus (penentu arah-tindakan). Ciri-ciri era positivisme adalah berjayanya Undang-Undang (UU) dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat tunduk patuh pada aturan UU bukan pada penguasa individual. Namun, apakah UU dengan mudahnya meluncur ke masyarakat? Sangat tidak mudah. Sebelum sebuah Undang-Undang menjadi aturan (kesepakatan) bersama, di sana berdialektika-lah (saling dialog, saling konflik, saling beradu, saling-silang-pendapat, dan saling mencari kesepakatan) sejumlah pandangan epistemologi dan kekuatan para pendukung berbeda aliran keyakinan berkontestasi menemukan kesepakatan.

Proses dialektika yang panjang dan melelahkan sampai akhirnya sebuah rencana UU menjadi norma-pengatur tindakan bersama. Tersebutlah kemudian UUPA, yang didalamnya mengakui eksitensi Wali Nanggroe (Qanun No.8 tahun 2012 tentang Wali Nanggroe). UUPA inilah yang saat ini menjajah dan mengatur masyarakat Aceh untuk bertindak sehingga sesuai keinginan sang UUPA. Panglima yang berkuasa itu bernama UUPA kemudian memproduksi pengetahuan dan (massa-penganut-sebuah-keyakinan) akan bisa mengatur manusia lainnya melalui produksi UUPA. Salah satunya mempengarui publik akan pentingnya lembaga Wali Nanggroe.

Mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang asal muasal Wali Nanggroe hanya larut saja dalam keyakinan bersama tersebut. Hingga kayakinan bersama tersebut kemudian dianggab kebenaran dan relevan dengan kondisi saat ini.

Sebagai penutup, jika pun sudah terlanjur celaka akan sejarah Wali Nanggroe. Maka posisi Wali Nanggroe bukanlah posisi pamer gelar melainkan kebajikan dimana nilai-nilai aneka warna kehidupan dihargai. Jika Wali Nanggroe hendak menghadiri kampanye politik kadidat cagub-cawagub Aceh, maka hadirilah pada semua kampanye kadidat tersebut. Karena Wali Nanggroe milik bersama bukan satu kelompok semata.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Email: [email protected]

Ke Atas