Opini

Wawancara, Nazaruddin Ibrahim: Gubernur Harus Mencabut Kebijakan Mutasi Pejabat

Lhoksukon – Pengamat kebijakan publik, H. Nazaruddin Ibrahim, S.H., MIPS., menilai kebijakan Gubernur Aceh Zaini Abdullah memutasi puluhan pejabat eselon II, Jumat pekan lalu, merupakan tindakan yang tidak patut.

“Seharusnya beliau hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira sangat substantif untuk kepentingan Aceh. Bukan mengubah struktur yang sudah ada, yang menimbulkan ketidakpastian bagi investasi dan keadaan Aceh ke depan,” ujar Nazaruddin Ibrahim menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Selasa, 14 Maret 2017.

Nazaruddin Ibrahim yang juga praktisi hukum menyebut kebijakan Gubernur Aceh memutasi para pejabat eselon II itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum. “Jika mereka tidak menaati peraturan dapat menimbulkan masalah. Terlebih lagi itu bisa jadi hanya kejar tayang saja, sehingga tidak akan fokus bekerja, tidak akan fokus dengan program,” kata alumnus Michigan State University ini.

Menurut dia, solusi bijak untuk mengakhiri polemik yang semakin melebar, Gubernur Aceh harus menganulir keputusannya itu. “Harus mencabut kebijakan itu,” ujar Nazaruddin Ibrahim yang adalah Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Daerah Perbatasan Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas Warga Indonesia/Seknas JOKOWI).

Berikut selengkapnya wawancara portalsatu.com dengan Nazaruddin Ibrahim:

Bagaimana Anda melihat kebijakan Gubernur Aceh memutasi puluhan pejabat eselon II pada Jumat pekan lalu. Apakah keputusan itu sah atau tidak?

Sebenarnya bukan soal sah atau tidak sah, itu kan tindakan yang tidak patut. Dia kan sudah di masa akhir jabatannya, sudah pemilihan (pilkada) juga. Seharusnya beliau hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang kira-kira sangat substantif untuk kepentingan Aceh. Bukan mengubah struktur yang sudah ada, yang menimbulkan ketidakpastian bagi investasi dan keadaan Aceh ke depan.

Itu yang sebenarnya harus diberikan contoh oleh Gubernur Aceh saat ini, yaitu bagaimana kepentingan-kepentingan Aceh bisa kontinuitas dan ada keberlanjutannya. Itu yang harus dipastikan oleh Gubernur Aceh, bukan hanya mengurus struktur dan mengurus kepala dinas.

Apalagi kita dengar itu menjadi sangat fokus bagi KPK saat ini adalah ketika terjadi pergantian pejabat di daerah biasanya juga diikuti dengan gemerincingnya rupiah atau illegal money di dalamnya. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga motif seperti itu bukan menjadi motif utama beliau me-reshuffle, mengganti atau mengubah kebijakan itu.

Sebenarnya, siapa yang berwenang menyatakan kebijakan Gubernur Aceh itu sah atau tidak?

Saya pikir kalau secara benar dilakukan proses rekruitmen secara benar, maka harus ada pertimbangan dari Beperjakat. Sesuai apa yang diamanahkan oleh UU tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Sehingga orang-orang yang menempati pos tersebut memang sesuai dengan kompetensinya, dan memang patut dia berada di sana, dan sudah dilakukan proses rekruitmen secara benar.

Kemudian gubernur sebagai pejabat politik harus memerhatikan, apa pertimbangan-pertimbangan, proses apa yang dilakukan oleh Komisi ASN. Sehingga jenjang karir itu jelas, enggak orang tiba-tiba menempati pos tertentu tanpa dia punya kompetensi untuk itu yang dapat menyebabkan terjadinya demoralisasi di kalangan birokrasi dan kalangan pegawai jika itu terjadi.

Mendagri juga punya kewenangan untuk me-review itu terhadap kebijakan yang dilakukan oleh gubernur.

Menurut ANda, sebenarnya peraturan yang berlaku dalam memutasikan pejabat eselon II di pemerintahan Aceh, apakah UUPA atau UU tentang Pilkada?

Ini sebenarnya harus dilihat, tidak ada konteks dengan Pilkada. Tapi ini kan ada UU tentang Pemerintah Daerah, UUPA. Tentu ini sinergis, bukan mencari-cari celah seakan-akan itu diperbolehkan oleh UUPA.

Lalu, bagaimana dengan UU ASN yang di dalamnya juga mengatur proses mutasi pejabat. Apakah UUPA bisa “mengalahkan” UU ASN? Artinya, soal mutasi pejabat, apakah UUPA yang lex specialis atau UU ASN?

Kalau UUPA tidak mengatur secara komplet, kan ada turunan dari UU pokok daerah, kemudian ada UU ASN yang mengatur secara khusus tentang bagaimana proses rekruitmen mutasi pejabat. Jadi, bukan main
pat kulipat, main rondok-rondoin.

UUPA kan mengatur UU secara pokok tentang pemerintahan di Aceh, mengenai kepegawaian itu kan sektor, bukan teritori yang diatur oleh UU tentang ASN. Jadi, ini tentu harus sinergis antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, yang harus saling menguatkan, bukan saling menafikan.

Terkait mutasi pejabat, itu tetap UU ASN. Karena lex specialis tidak diberikan untuk kepegawaian di Aceh. Tidak ada lex specialis itu.

Apakah kebijakan itu berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait penggunakaan anggaran daerah/APBA oleh kepala dinas yang baru dilantik itu?

Bisa jadi akan menimbulkan persoalan hukum. Jika mereka tidak menaati peraturan dapat menimbulkan masalah. Terlebih lagi itu bisa jadi hanya kejar tayang saja, sehingga tidak akan fokus bekerja, tidak akan fokus dengan program.  Karena, pertama, mereka tidak membuat program itu. Mereka tidak tahu psikologisnya tentang itu. Kedua, mereka terus dikejar untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, yang mereka tidak tahu kapan masa jabatan mereka akan selesai.

Jadi, ini yang tidak ada kepastian. Yang paling berbahaya di sini adalah tidak adanya kepastian. Gubernur menumbuhkan ketidakpastian terhadap Pemerintah Aceh itu sendiri.

Polemik terkait sah atau tidaknya kebijakan Gubernur Aceh itu semakin melebar. Menurut Anda, bagaimana solusi yang bijak mengakhiri polemik tersebut?

Gubernur harus menganulir itu. Harus mencabut kebijakan itu. Jika pun melakukan (mutasi pejabat yang) dibutuhkan oleh organisasi beberapa yang lalu, maka lakukanlah dengan benar, yang partisipasif dengan melibatkan Baperjakat. Melihat kebutuhan organisasinya, melihat kebutuhan Pemerintah Aceh seperti apa. Bukan hanya ujung-ujungnya karena kecewa atau tidak senang dengan pejabat yang lalu. Kemudian diganti tanpa ada review sebelumnya.

Apakah ada di-review sebelumnya atau tidak, ada dievaluasi pejabat terdahulu? Kalau tidak ada, maka tidak boleh gubernur seperti itu (melakukan mutasi pejabat eselon II, 10 Maret 2017). Itu namanya pemikiran otoriter.[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI
Portalsatu.com

Ke Atas