Opini

Mutasi Ala Abu Doto Menjelang Akhir Masa Jabatan

KEBIJAKAN mutasi Gubernur Aceh Zaini Abdullah atau sering dipanggil Abu Doto pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2017 mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan baik kalangan elit politik, birokrat, maupun masyarakat awam. Mereka menilai kebijakan tersebut sangat tidak populis dan terkesan sangat memaksa kehendak serta ‘melawan’ dari ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Abu Doto diakhir jabatannya seharusnya lebih memfokuskan untuk menuntaskan “hutang-hutang” kecil kepada rakyat, karena program-program besar atau janji-janji yang belum berjalan selama kepemimpinan beliau cukup menjadi monumen kegagalan.

Abu Doto sebelum mengakhiri jabatannya diharapkan dapat menyajikan kebijakan yang berkesan bagi rakyat, sekaligus akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemimpin yang terpilih, walaupun selama ini rakyat Aceh menyadari kepemimpinan beliau sebagai gubernur belum banyak melakukan program-program besar yang bersentuhan langsung untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Lagi-lagi untuk kesekian kalinya, Abu Doto menyajikan kebijakan yang tidak profesionalisme. Kebijakan mutasi ibarat nasi santapan yang selalu disajikan baik diawal pemerintahannya maupun menjelang berakhir kepemimpinan beliau. Abu Doto terkesan “Mumang” dan tidak mau mendengar suara rakyat namun lebih memilih mendengar bisikan-bisikan orang-orang dekat atau bisikan tetangga yang penuh intrik kepentingan dan kekuasaan.

Berbenturan dengan Aturan

Selain tidak populis, kebijakan mutasi Abu Doto juga bertentangan dengan Undang-Undang yang melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat di penghujung masa jabatannya, sebagaimana tertera pada pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lengkapnya pasal tersebut berbunyi: “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

YARA Aceh mengapresiasi kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Gubernur Aceh. Menurut YARA, kewenangan Pemerintah Aceh telah diatur dalam pasal 100 dan 119 UUPA, dimana dalam pasal 100 ayat (1) disebutkan Perangkat Daerah Aceh terdiri atas Sekretaris Daerah Aceh, Sekretariat DPRA, Dinas Aceh dan lembaga teknis Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Sedangkan Pasal 119 ayat (1) disebutkan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah Aceh ditetapkan oleh Gubernur.

Pembelaan YARA terkait kebijakan Abu Doto memang telah diatur dalam UUPA, Abu Doto sendiri juga telah menjustifikasi kebijakan tersebut dilakukan untuk mempertahakan UUPA. Namun berkaitan dengan kewenangan tersebut sebagaimana Pasal 119 ayat 1 UUPA hanya mengatur secara umum saja mengenai mutasi jabatan eselon II dijajaran Pemerintahan Aceh yang ditetapkan oleh Gubernur. Kebijakan tersebut harus juga dikaitkan dengan pasal 71 ayat 2  UU nomor 10 tahun 2016 yang menetukan gubernur tidak boleh  memutasi pejabat terhitung sejak 6 bulan sebelum penetapan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan kecuali mendapat persetujuan dari Mendagri. Ini artinya Gubernur dibolehkan memutasi pejabat dilingkungan pemeritahan Aceh dengan ketentuan ada persetujuan tertulis dari Menteri. Jadi dalam perspektif adminitrasi negara, keputusan gubernur itu adalah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dari atasan untuk dapat berlaku. Dalam konteks ini, Abu Doto dalam memaknai pasal 119 UUPA harus saling melengkapi terhadap pengaturan yang tidak lengkap (antara perundangan yang khusus dan umum) sehingga Abu tidak salah dalam  memutuskan sesuatu kebijakan.

Implikasi Mutasi

Menurut beberapa pandangan yang berkembang, mutasi yang dilakukan Abu Doto bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat dikatakan tidak sah secara aturan hukum. Selain tidak sah, mutasi tersebut juga dapat berimplikasi terhadap pembayaran tunjangan bagi pejabat yang dilantik karena dianggap sebagai kerugian negara. Pejabat yang menerima tunjangan tersebut juga dapat dikatagorikan sebagai tindak korupsi yang pelakunya dapat diseret kepengadilan Tipikor.

Selain implikasi hukum, mutasi tersebut juga dilihat berimplikasi terhadap tata kelola pemerintahan Aceh yang semakin carut-marut. Misalnya sistem rekrutmen Kepala Dinas yang tidak sesuai prosedur telah melahirkan Kepala-Kepala Dinas yang tidak profesionalisme. Kesalahan menempatkan person tersebut berimplikasi terhadap program-program pembangunan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Lebih parah lagi,  Kepala-Kepala Dinas terpilih juga tidak mampu menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi gubernur,  mereka tidak mampu menjabarkan visi dan misi gubernur tersebut dalam program dan perencanaan pembangunan Aceh.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan Aceh selama ini belum menjiwai konsep Good Governance yang selalu didengungkan oleh Abu Doto baik dalam setiap pertemuan dan kegiatan. Pemaknaan  konsep Good Governance versi Abu Doto belum menyentuh dua hal penting berikut ini; Pertama, berkaitan dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan bersama untuk kesejahteraan rakyat Aceh

Seharusnya selama 5 tahun kepemimpinan Abu Doto implemetasi konsep good Governance harus berorientasi pada dua hal penting diatas yaitu 1) orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional; dan 2) pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya-upaya pencapaian tujuan nasional untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Aceh. Namun menurut data penulis, selama menjadi gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah telah delepan (8) kali melakukan gonta-ganti pejabat ditubuh pemerintahan Aceh sehingga telah membawa berimplikasi tidak berjalannya sistem tata kelola pemerintahan Aceh secara lebih baik. Akibatnya, program pembangunan Aceh 5 tahun di bawah kepemimpinan Abu Doto tidak berorientasi mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Aceh.

Mendapat Perlawanan

Mutasi yang dilakukan Abu Doto mendapat perlawanan dari 17 Kadis yang merasa dirugikan oleh kebijakan oleh Abu Doto, mereka tidak menerima kebijakan mutasi tersebut. Menurut informasi dari media cetak maupun online, Kadis yang dimutasi oleh Abu Doto mengadakan rapat untuk menyatukan persepsi guna melawan kebijakan Abu Doto. Menurut mereka mutasi tersebut melanggar aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri. Mereka juga menilai Abu Doto tidak konsisten dengan ucapannya ibarat bahasa Melayu “ucap tak serupa bikin”, sebelumnya telah menyatakan tidak melakukan mutasi namun yang terjadi adalah sebaliknya.

Mereka sepakat untuk mengadukan Gubernur Zaini Abdullah ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Mendagri di Jakarta untuk meninjau dan mengevaluasi ulang pelantikan atau mutasi yang dilakukan oleh Abu Doto pada 10 Maret 2017. Menurut mereka, seharusnya Abu Doto dalam mengambil kebijakan mutasi harus melalui pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan tertentu,bukan semberangan copot mencopot. Misalnya atas kesalahan apa seseorang Kepala Dinas dibangku panjangkan berdasarkan rekomendasi dari Baperjakat. Namun pertimbangan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Abu Doto tapi lebih terkesan like and dislike.

Mereka juga akan melakukan embargo  dengan cara tidak melakukan serah terima jabatan kepada pejabat baru dimasing-masing SKPA dan menyerahkan kenderaan dinas serta kunci ruang kerja kepada pejabat baru yang dilantik oleh Abu Doto sebelum ada keputusan yang jelas dari KASN atau Mendagri di Jakarta. Sikap tidak legowo (batat) yang ditunjukkan oleh Kadis  tersebut disikapi tajam oleh Abu Doto. Menurut Abu Doto, kebijakan tersebut didasari karena Kepala Dinas dinilai tidak disiplin dan tidak patuh lagi pada perintahnya. Abu Doto mengupamakan Kepala Dinas tidak disiplin dan suka membangkang bagaikan jentik-tentik nyamuk di dalam air “sebelum besar dan bisa menggigit harus cepat dibersihkan.

Abu Doto mempersilahkan kalau Kepala Dinas yang telah diistirahatkan tersebut untuk mengadukan ke Komisi ASN di Jakarta, itu hak mereka kata Abu Doto menentang. Menurut Abu Doto, kebijakan yang telah diambil sudah sangat sesuai dengan UUPA, UUD 1945 juga telah mengakui kekhususan satu daerah. Seharusnya kalau pemerintah Pusat telah memberikan hak khusus kepada Aceh maka harus dijalankan. Akankah Kepala Dinas yang melawan Abu Doto akan mendapat kembali kursi kekuasaan, mari kita tunggu jurus kungfu yang akan dimainkan oleh Abu Doto untuk episode berikutnya…..! Wallahu’alam.

 

Penulis: Effendi Hasan Dosen Fisip Universitas Syiah Kuala

Ke Atas