Opini

Jika Ingin Tetap Eksis, Partai Aceh Harus Oposisi

SEBAGAI partai yang memiliki suara terbanyak di parlemen, Partai Aceh (PA) merasakan kejutan besar saat kalahnya calon gubernur yang mereka naikkan pada pilkada 2017.

Kejutan itu seperti sengatan arus listrik, teuglong-glong ok meunan seperti iklan deterjen bubuk Daiya.

Saya sendiri sebagai masyarakat Aceh yang turut memperhatikan perkembangan perpolitikan di Aceh pun terkejut, walaupun tidak teuglong-glong ok (rambut berdiri seperti bulu landak), karena rambutku jarang-jarang dan panjang sehingga sulit teuglong-glong.

Lalu, apa sikap kita untuk menghadapi perubahan ini? Tepatnya, bagaimana seharusnya PA bersikap terhadap perubahan yang mengejutkan ini? Itu sepenuhnya tergantung pada petinggi Partai Aceh sendiri.

Walaupun demikian, sebagai masyarakat Aceh, kita boleh memberikan pendapat karena tempat kita tinggal masuk ke dalam wilayah kerja Partai Aceh.

Sebagai salah seorang masyarakat yang senantiasa memperhatikan perkembangan perpolitikan di Aceh, aku memberikan pendapat tentang itu di sini. Tentang apakah anggota atau petinggi Partai Aceh membacanya atau tidak, bukan urusanku.

Partai Aceh merupakan partai politik terkuat di Aceh. Kekalahannya dalam pilkada 2017 tidak diduga. Penyebabnya tidak akan kusebutkan di sini.

Sebagai partai yang memiliki kursi paling banyak di parlemen, PA tidak perlu berkoalisi dengan gubernur terpilih. Itu untuk keberlangsungan hidup partai tersebut.

Berkoalisi dengan pihak gubernur terpilih adalah hal yang bahaya, disebabkan telah banyak eks kombatan yang keluar dari PA dan mendukung yang menang tersebut.

Kalau berkoalisi, kuperkirakan, keberadaan tokoh penting dari ekskombatan di PA tidak akan lagi memiliki pengaruh ke luar, disebabkan partai demokrat tidak mungkin melepaskan kesempatannya mencalonkan anggota legislatif dari mereka pada 2019 dan calon gubernur dari kadernya sendiri pada 2022.

Bayangkan saja apa yang terjadi kalau Partai Aceh berkoalisi dengan gubernur terpilih. Memang itu akan menampung beberapa kepentingan, tapi dalam masa itu pun tidak bisa bicara keras, kalau berkoalisi. Dan jika koalisi pilihan, dipastikan suara PA pada 2019 akan kalah jumlah dengan demokrat.

Akan tetapi, apabila PA beroposisi dengan gubernur terpilih, suara PA akan didengar kembali oleh masyarakat, dan suara pada pemilu legislatif 2019 akan mendapatkan suara terbanyak lagi, serta besar kemungkinan dapat memenangkan pilkada 2022.

Demikianlah itu, hanyalah pendapatku sebagai salah seorang masyarakat yang senantiasa memperhatikan perkembangan perpolitikan di Aceh. Benar dan tidak begitu di masa hadapan manalah kutahu. Didengar atau tidak oleh petinggi Partai Aceh bukanlah urusanku.

Thayeb Loh Angen, aktivis kebudayaan dan politik.

Sumber:portalsatu.com

Ke Atas