Daerah

Pengalokasian APBA-P Disebut Belum Mampu Menjawab Kebutuhan Rakyat

Mercinews.com, Banda Aceh – Fraksi Partai Aceh DPRA menilai pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) tahun Anggaran 2017 belum mampu menjawab sepenuhnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat Aceh. Sebagaimana prinsip-prinsi dasar rencana kerja Pemerintah Aceh yang berlandaskan pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih.

“Penilaian kami ini tentunya memiliki alasan-alasan kongkrit dan juga sesuai dengan realitas yang kita lihat selama ini. Bahwa usulan TAPA pada pengalokasian anggaran pada APBA-P tahun 2017 masih bersifat pemborosan anggaran,” ujar Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky pada Rapat Akhir Penyampaian Fraksi-Fraksi di Gedung Serbaguna DPR Aceh, Banda Aceh, Senin, 9 Oktober 2017.

Begitupun terhadap pengalokasian anggaran untuk event Tsunami Cup yang besarannya mencapai 11 Miliar rupiah meski akhirnya dilakukan rasionalsiasi di Badan Anggaran DPR Aceh.

“Fraksi Partai Aceh mendukung upaya rasionalisasi anggaran tersebut. 1 miliar dari anggaran yang dirasionalkan kemudian dialokasikan untuk peringatan zikir akbar internasional dalam rangka memperingati 13 Tahun tsunami,” kata Iskandar.

Iskandar menambahkan, Fraksi Partai Aceh meminta kepada Gubernur Aceh dalam setiap perencanaan pengalokasian APBA untuk dapat menghindari program-program yang bersifat pemborosan anggaran dan lebih mengedepankan pada sektor agama, pendidikan, kesehatan, budaya, peningkatkan perekonomian masyarakat, pelayanan publik, olahraga, dan pembangunan infrastruktur.

“Dengan demikian dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Aceh,” sebutnya.

Dari program kegiatan yang direncanakan dalam APBA-P tahun 2017, kata Iskandar, belum berazaskan rasa keadilan dan kemerataan.

“Kita contohkan pada urusan wajib sektor pendidikan, dimana anggaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan formal sungguh luar biasa besarnya berkisar pada angka Rp. 2,8 triliun dari APBA. Bila dibandingkan dengan pendidikan nonformal yang hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.372.076.095,- dan ini sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyetarakan antara pendidikan formal dan nonformal,” pungkasnya.

Seharusnya, Iskandar menambahkan, Pemerintah Aceh lebih selektif dan berkeadilan dalam pengalokasian anggaran karena pendidikan nonformal seperti halnya pesantren/dayah dan balai pengajian juga memiliki peran yang sangat besar dalam rangka mencerdaskan anak-anak Aceh.

“Berkenaan dengan hal ini Fraksi Partai Aceh meminta kepada Gubernur Aceh agar dapat meningkatkan anggaran untuk sektor pendidikan nonformal. Disamping itu, fraksi kami juga mengharapkan kepada Gubernur Aceh untuk mengupayakan agar lembaga pendidikan dayah/pesantren menjadi pendidikan formal di Aceh,” demikian Iskandar Usman Al-Farlaky.[]mediaaceh.co

 

Ke Atas