Editorial

Aceh; Turi Droe Tusoe Droe

TURI droe tusoe droe.” Kalimat singkat inilah yang dipopulerkan oleh Wali Nanggroe Hasan Tiro semasa hidupnya. Kalimat singkat yang sarat makna serta begitu tenar semasa Aceh masih berkonflik.

‘Turi droe tusoe droe’ memiliki arti singkat yaitu mengenal diri kita sendiri. Sedangkan untuk arti yang lebih luas, seperti mengukur kemampuan diri sendiri, terutama dari mana kita berasal serta apa yang kita perjuangan dan harapan apa yang ingin kita capai nanti.

Jika kita berkaca pada perjuangan panjang masyarakat Aceh, maka konsep ‘turi droe tusoe droe’ merupakan sebuah ideologi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh warga Aceh. Kenapa Aceh berkonflik? Berapa banyak warga Aceh yang menjadi korban? Apa yang diperjuangkan serta apa hasil yang didapatkan usai damai. Apa yang dijanjikan dan apa yang direalisasi.

Pertanyaan ini adalah hal yang wajar mengingat perjuangan Aceh bukanlah satu atau dua hari. Perjuangan Aceh berlangsung hampir puluhan tahun. Ribuan warga Aceh menjadi korban. Perjuangan ini kemudian berakhir dengan adanya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Sejumlah kewenangan untuk Aceh kemudian lahir setelah perdamaian terjadi. Kewenangan tersebut seperti, Aceh memiliki kewenangan dalam semua sektor publik termasuk administrasi sipil dan peradilan, kecuali hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama. Kemudian, persetujuan-persetujuan internasional terkait Aceh berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

Selanjutnya, keputusan DPR terkait Aceh dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh. Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil pemerintah terkait Aceh dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Lalu, nama Aceh dan gelar pejabat senior ditentukan oleh legislatif Aceh.

Aceh juga memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan hymne. Aceh diberikan kewenangan untuk membentuk lembaga Wali Nanggroe dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Begitu juga dengan kewenangan mendirikan partai politik lokal di Aceh.

Kemudian soal pemberian hak kepada rakyat Aceh untuk mencalonkan diri dalam pilkada dan pemilu legislatif. Pemilihan lokal yang bebas dan adil untuk memilih kepala pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya, serta anggota legislatif Aceh. Aceh juga berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri, dan berhak menetapkan dan memungut pajak daerah.

Bukan hanya itu, Aceh juga memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh. Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya. Aceh pun berhak melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara di wilayah Aceh.

Perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dengan RI juga menyepakati hak persetujuan Kepala Pemerintah Aceh untuk mengangkat Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Terakhir, kesepakatan damai ditandatangani dengan klausul membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Semua kewenangan ini seharusnya menjadi menjadi hak Aceh usai perjanjian damai. Namun, jika kita mau mengakuinya, sejumlah kewenangan ini masih sebatas di atas kertas. Artinya, belum terimplementasi dalam kehidupan nyata.

Soal bendera, misalnya. Hingga kini belum ada kejelasan sikap dari Pemerintah Pusat. Terlebih setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Aturan ini seolah menjadi penghadang keberadaan Aceh. Aturan ini seolah ‘dilahirkan’ khusus untuk menghadang bendera bulan bintang menjadi bendera Aceh.

Artinya, pemerintah pusat sebenarnya jauh-jauh hari telah menyiapkan ‘taktik’ untuk menggagalkan rencana mewujudkan kewenangan Aceh tersebut. Bendera Aceh yang sudah disahkan oleh DPR Aceh dan dilembar-daerahkan oleh gubernur, akhirnya mengambang tanpa ujung setelah beberapa kali ‘cooling down.’ Padahal cooling down sendiri tidak memiliki makna apapun berdasarkan aturan hukum. Ibarat sebuah turnamen, maka langkah yang disusun oleh Pemerintah Pusat melalui para utusannya, selalu berada satu langkah di depan ‘wakil’ Aceh. Sementara para penonton asal Aceh juga tanpa sadar terus mencemooh para wakil Aceh di Senayan yang ternyata gagal meraih poin kewenangan.

Inilah ragam persoalan yang telah terjadi di Aceh saat ini.

Seharusnya, kita prihatin dengan kondisi ini. Untuk itu sudah seharusnya kita kembali pada konsep ‘turi droe tusoe droe.’ Untuk apa kita berdamai dan apa yang ingin kita raih? Jika seandainya para wakil Aceh ini terlalu menunjukkan kepentingan individu di lapangan, maka rakyat Aceh selaku kepala tim sudah seharusnya mengganti wakilnya di parlemen dengan pemain lain agar tujuan meraih poin kewenangan tercapai.

Kemudian, tim plus rakyat kembali pada ritme dan tujuan dasar di balik perdamaian Aceh. Bersatu padu untuk melawan para pihak–yang menentang terealisasinya kewenangan daerah–agar tuntutan terpenuhi. Kemenangan untuk meraih hal ini adalah harga mati, mengingat pengorbanan besar di masa konflik. Bukan untuk pribadi, tapi untuk Aceh. Inilah yang disebut ‘turi droe tusoe droe’ seperti dikemukakan oleh Wali Nanggroe almarhum Yang Mulia Paduka Hasan Muhammad di Tiro.[] portalsatu.com

*Penulis adalah Murdani Abdullah, Juru Bicara Suara Rakyat Aceh atau SURA.

Ke Atas