Opini

Angka Kemiskinan di Aceh Semakin Parah                

SEMBARI mengisi waktu luang, saya mencoba mengutak-atik angka kemiskinan. Sudah semua mahfum, tentunya, bahwa persentase kemiskinan di Aceh meningkat setahun terakhir ini. Sekilas ini mungkin hal yang biasa, khususnya bagi mereka yang kurang mencermati soal ini. Namun, jika kita bicara soal nurani, ada sesuatu yang menggores atau mengiris kita.

Bagaimana mungkin, di saat Dana Otonomi Khusus yang diterima Aceh rata-rata bertambah 8,36 persen per tahun (awalnya Rp 3,59 triliun pada tahun 2008, menjadi Rp 8,01 triliun pada tahun 2017), justru kita tidak mampu mengurangi persentase angka kemiskinan, malah meningkat menjadi 16,89 persen pada Maret 2017. Setahun sebelumnya (Maret 2016), persentasenya masih 16,64 persen. Akal sehat kita tentu bertanya “Apa yang salah di Nanggroe ini? Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini dimaknai sebagai kegagalan pembangunan? Apa yang dikerjakan oleh pembuat kebijakan, atau para elit, sebagai pihak pemegang mandat politik selama ini?” Banyak tanya lain yang bisa kita layangkan dalam menyikapi kondisi yang memiriskan hati ini.

Hasil olahan data yang saya lakukan ini, jika kita tekuni secara cermat, pasti makin bertambah miris lagi. Tabel di sudut kanan atas gambar menyajikan data itu.

Coba perhatikan, jika kita bandingkan antara daerah terendah 1 kemiskinan (Banda Aceh) dengan daerah tertinggi 1 kemiskinan (Gayo Lues) terlihat Gap makin melebar. Jika pada Maret 2015 rasionya 1:2,84, naik menjadi 1:2,95. Demikian juga, antara daerah terendah 2 Kemiskinan (Langsa) dengan daerah tertinggi 2 kemiskinan (Aceh Singkil), rasionya juga naik dari 1:1,87 (2015) menjadi 1:1,95 (2016). Antara daerah terendah 3 kemiskinan (Lhokseumawe) dengan daerah tertinggi 3 kemiskinan (Bener Meriah), juga meningkat rasionya dari 1:1,77 (2015) ke 1:1,79 (2016).

Kenaikan rasio ini menandakan makin melebarnya kesenjangan (Gap) antar daerah dalam menangani persoalan kemiskinan ini. Di satu sisi, mungkin ada kabupaten/kota yang mulai berhasil menangani soal ini, tapi ada kabupaten yang kondisinya makin sulit atau (mungkin) gagal menyelesaikan persoalan kemiskinan ini. Pada tingkat provinsi, kenaikan persentase angka kemiskinan pada Maret 2017 adalah bukti dari kegagalan itu.

Menurut saya, sudah saatnya Pemerintah Aceh memberi fokus yang lebih besar terhadap masalah kemiskinan ini. Diperlukan strategi yang benar-benar “strategis” dalam menangani soal krusial ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh harus memotivasi jajaran/bawahannya untuk meramu strategi yang mumpuni dalam menyikapi kenaikan persentase kemiskinan Aceh, termasuk merespon soal makin melebarnya gap (kesenjangan) antara daerah tertinggi dan daerah terendah kemiskinan.

Harus ada kebijakan yang konkrit disertai langkah-langkah koordinasi yang intensif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sudah saatnya kualitas belanja diberi perhatian yang serius dan cermat, tidak terkesan “asal-asalan”, dan aji mumpung. Hindari perilaku seperti OKB-Orang Kaya Baru yang masuk ke Mall or Plaza, lalu berbelanja sesuka-sukanya, tanpa “shopping list”, tidak jelas mana kebutuhan dan mana bukan.

Catatan akhir saya, kualitas belanja hanya akan tercipta jika para elit di nanggroe ini masih memiliki “Komitmen” dan “Itikad politik” (political will), mengutip Todaro & Smith, dalam membangun nanggroe ini.

Jika mereka masih punya nurani, pasti ikut bersedih hati dan haru, tatkala memandang masih ada gubuk reot yang dihuni bertahun-tahun oleh seorang nenek tua, sementara limpahan dana otsus terus dikucurkan.
Dan, jika rasa sedih dan haru itu sudah tak ada lagi, tentu mereka pantas kita sebut bukan lagi manusia. Mereka punya hati, tapi sudah tergadaikan dengan nafsu serakah yang tak berperi.

Pasti, hanya Allah Subhana wa ta’ala yang maha hakim dan pantas untuk menghukum mereka kelak.[] ajnn.net

Ke Atas